03
Mar

Kompilasi Hukum Islam

Posted by Ahda Bina

Hasil pengamatan sejarah Peradilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara menggambarkan terjadinya pertarungan antar-mazhab. Para hakim yang kokoh berlatar belakang pada satu mazhab tertentu, selalu bersikap otoriter dan doktriner secara deskriptif. Pertarungan antar-mazhab sangat kentara ditemukan dalam kasus perkara yang mengalami proses pemeriksaan banding Terbentanglah putusan-putusan Peradilan Agama yang sangat berdisparatis antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Akhirnya hukum yang tersisih ke belakang.
Hal itu terjadi karena para hakim selalu menoleh pada kitab-kitab fikih dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara. Sementara fikih merupakan pendapat atau ijtihad para imam mazhab. Fikih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematik dan unifikasi.

1. Kelahiran Kompilasi Hukum Islam
Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. Pertama, pada tanggal 25 Pebruari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu, pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.
Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial, yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia).

2. Tujuan Kompilasi Hukum Islam
Tema utama KHI adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematik dalam kitab hukum terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dituju.
a. Melengkapi pilar Peradilan Agama
Ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pilar pertama, adanya badan peradilan yang teroganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang. Secara konstitusional dan teoritis pilar ini telah terpenuhi.
Pilar kedua, adanya organ pelaksana. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah.
Adapun pilar ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama sudah dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi pada dasarnya hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim merujuk pada doktrin fikih. Terjadilah suasana praktik Peradilan Agama yang menonjolkan dan mempertarungkan kitab fikih dan pendapat mazhab.
b. Menyamakan persepsi penerapan hukum Islam
Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharpkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mngurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.
Demikian pula halnya bagi pencari keadilan. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mazhab tertentu.
Hal yang sama juga berlaku bagi penasihat hukum. Ia hanya diperkenankan mengajukan tafsir bertitiktolak dari rumusan kitab hukum KHI. Sehingga semua pihak yang terlibat sama-sama mencari sumber dari muara yang sama, yaitu Kitab Kompilasi Hukum Islam.
c. Mempercepat proses taqrib bayn al-ummah
KHI dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah. Memang hal ini bukan berarti lenyapnya seluruh permasalahan ikhtilaf. Akan tetapi, misi taqrib bayn al-ummah yang dicontohkan KHI sedikit banyak akan memperngaruhi arus transformasi taqrib terhadap bidang-bidang hukum yang lain.
d. Menyingkirkan paham private affairs
Dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selam ini, nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi; urusan hubungan vertikal seseorang dengan Tuhan. Mau mentalak istri atau berpoligami adalah urusan pribadi. Orang lain dan penguasa tidak boleh campur tangan. Tidak perlu penertiban, persyarakatan tambahan, maupun tindakan administratif. Paham yang bercorak private affairs ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elite lingkungan ulama dan fuqaha’.
Kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif menyingkirkan praktik private affairs. Dengan lahirnya KHI, hukum Islam yang terkandung di dalamnya sudah menjadi kereta api yang akan melindas setiap penyeberang yang tidak mematuhinya.

3. KHI merupakan Hukum Positif Islam
Sistem hukum nasional mencakup berbagai unsur. Pertama, landasan ideal dan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kedua, tata urut peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis dalam penerapan dan pengembangan hukum. Ketiga, tatanan hukum masyarakat, bersifat majemuk, terutama hukum tidak tertulis. Keempat, pranata peradilan sebagai pelaksana dalam penegakan hukum dan keadilan.
Termasuk dalam tatanan hukum itu adalah tatanan hukum Islam yang termuat dalam kitab suci al-Qur’an, kitab-kitab Hadith, dan berbagai pandangan fuqaha’ yang ditulis dalam berbagai kitab fikih. Tatanan hukum Islam itu berkedudukan sebagai salah satu bahan hukum nasional, khususnya hukum tertulis. Oleh karena tatanan hukum itu bersifat majemuk, tentu saja terjadi interaksi antar tatanan hukum dalam proses pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional. Termasuk dalam penyusunan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam itu terjadi interaksi antara tatanan hukum.
Dengan demikian, kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana dikemukakan. Pertama, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
Kedua, ia dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Hal itu yang menjadi inti hukum Islam, yang mencakup berbagai dimensi. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.
Keempat, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan dari Penjelasan Umum KHI.
KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan. Namun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan.
Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

4. Gambaran Pengumpulan Bahan Baku Kompilasi Hukum Islam
Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur sebagai berikut :
- Penelaahan 38 kitab fikih dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fikih itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN.
- Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadialn Tinggi agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram).
- Penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadian Agama, dan law report tahun 1977 sampai tahun 1984.
- Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki.

5. Hukum Substansial Bercorak Keindonesiaan
Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam, secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasul; dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam.
Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.

Leave a Reply

*

This site is using WP Check Spammers from Xavier Media to filter out spam comments.